REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN – Pasca moratorium penerimaan PNS hingga Desember
2012 mendatang, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar, menegaskan tidak akan ada lagi
penerimaan PNS di luar tes masuk penerimaan CPNS.
Azwar juga
meminta seluruh instansi daerah tidak lagi melakukan penerimaan tenaga
honorer. Hal itu dikatakannya dalam acara pembukaan Workshop Penataan
dan Pemetaan Kebutuhan Pegawai dalam Pengadaan PNS di Medan, Senin
(12/12).
Menurutnya, proses rekrutmen CPNS ke depannya akan
dilakukan secara fair dengan tes murni sehingga menciptakan rasa
keadilan dan CPNS yang diterima benar-benar memiliki kemampuan.
Perihal
penerimaan tenaga honor, Azwar menegaskan bahwa setiap instansi tidak
lagi dibenarkan memasukkan tenaga honor yang baru. Karena menurutnya,
tidak ada jaminan bahwa semua tenaga honor yang ada saat ini akan
dijadikan PNS.
“Tidak ada lagi penerimaan honor, semua harus
melalui tes masuk penerimaan. Untuk tenaga honor yang ada saat ini tidak
ada jaminan jadi PNS, karena kita hanya mempertimbangkan pegawai honor
yang masuk hingga batas Januari 2005,” tegas Azwar.
Dia
menjelaskan, dengan jumlah PNS 4,7 juta saat ini (di luar TNI/Polri),
maka dalam 10 tahun ke depan harus dapat tercipta jumlah pegawai yang
ideal. “Dengan konsep zero growth, berarti dalam 10 tahun ke depan akan ada 1,25 juta sampai 1,3 juta pegawai yang pensiun,” ujarnya.
Jumlah
pegawai yang pensiun ini, lanjutnya, harus digantikan dengan pegawai
yang benar-benar memiliki kompetensi. Idealnya, menurut Azwar, jumlah
PNS itu berkurang hingga sekitar 40 persen dalam 10 tahun ke depan.
Karena itu, PNS yang akan direkrut maksimal 80 ribu per tahun.
Sedangkan untuk mengatasi kebutuhan tenaga ahli, ke depan akan diperbanyak tenaga konsultan atau outsourching. Sehingga birokrasi pemerintah ini menjadi ramping, tetapi padat berisi. “PNS mestinya diisi para lulusan terbaik,” tandasnya.
Sumber : Republika.